KPK ohhh KPK...
Tak bisa disangkal, kehadiran badan semacam KPK, MASIH SANGAT DIBUTUHKAN DI NEGARA INI.
Dengan keberadaan korupsi yg sangat massive, membudaya, dan menggurita di negara ini, badan pemberantasan korupsi SANGAT DIBUTUHKAN. Selama badan Judicative negeri ini, beserta perangkat penegakan hukum lainnya (Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, dll) masih sangat kental begitu dekat dengan Korupsi, maka selama itu pula badan yg kredible dan memiliki integritas diperlukan untuk penegakan hukum, semacam KPK itu.
Idiomnya, "Membersihkan lantai dengan sapu kotor, sama seperti menjebak tikus menggunakan tikus", pekerjaan yang sia-sia, bagai menggantang asap.
Namun sulitnya, korupsi dalam negeri sudah sedemikian parah. SEBEGITU PARAH, sehingga KPK pun, terlihat SANGAT TAK MAMPU memberantasnya. Korupsi semakin parah dan cerdas. Cerdas menghindari jeratan hukum. Agaknya sudah saatnya hukuman mati diberlakukan bagi para koruptor.
Kejahatan korupsi itu sangat menempatkan bangsa ini tak pernah bisa maju dan bangkit.
Kejahatan korupsi itu sama mengerikannya dengan kejahatan teror. Malah mungkin lebih parah. Karena korupsi itu mencuri duit rakyat, dampaknya tidak secara langsung. Butuh waktu lama untuk merasakannya. Dan "dampak tak terasa" itu sangat luas, bisa berpengaruh kepada seluruh komponen bangsa. Merontokkan sendi-sendi pembangunan bangsa. Satu BUMN yg sangat koruptif seperti PERTAMINA di jaman Mbah Harto, berdampak pada kemajuan Indonesia, hingga saat ini. Satu perjanjian kerja sama seperti Freeport yg sangat tidak layak pembagian hasilnya, sangat kental bau KKN-nya sudah sangat berpengaruh hingga sekarang kpd Indonesia.
Jadi bisa kan kamu bayangkan bila semua BUMN melakukan hal yang sama? Seluruh perjanjian kerja sama dgn asing dalam pengolahan sumber daya alam (SDA) kita, semuanya penuh tipu-tipu dan KKN?
Bisa kan kamu bayangkan kerugian parah yg kita peroleh dari penjualan asset bangsa semacam Indosat dan Gas Tangguh. Yg diobral sedemikian murah oleh PDIP?
Belum lagi kong-kali-kong para penguasa dengan para cukong. Kental dengan KKN. Hasilnya? Beginilah, ekonomi Indonesia yg sangat rapuh. Besar namun kopong.
Betapa mudahnya "menggoyang" pasar saham dan uang Indonesia. Seorang George Soros mampu merontokkan "Raja" Soeharto, dengan "menggoyang" pasar saham dan uang.
Dulu dengan 5 juta Dollar saja, orang dapat "menggoyang" pasar uang Indonesia. Orang yg mau merugi 5 juta Dollar, sanggup melakukan itu.
Sekarang mungkin dibutuhkan lebih. Tapi dengan 100 Juta Dollar, yakin deh, pasar uang Indonesia akan langsung "default", rontok!
Bayangkan kalau seluruh Cukong hitam Cina-cina itu, urunan 20 Juta Dollar seorang, apa tidak mampus tuh Forex Indonesia? Kecil itu 20 Juta Dollar buat mereka.
Apalagi kalau seperti era Krismon dulu, mereka ramai-ramai memindahkan seluruh duit mereka ke luar negeri. Terutama ke Singapore, habiiisssss rontok langsung ekonomi kita.
Jadi kapan elite dan penguasa bangsa ini mau dan niat menarik kekuatan ekonomi itu kepada anak bangsa? Kalau tidak selamanya Indonesia akan terjerat dalam lingkaran setan, dipertaruhkan kepada tangan-tangan yang sangat diragukan nasionalismenya.
Itulah salah satu kesalahan paling fatal ORBA. Karena ingin mempertahankan kekuasaan selama-lamanya, mbah Harto tak pernah ingin membesarkan ekonomi anak bangsa. Karena khawatir akan melahirkan anak macan yang bisa mendongkel kekuasaannya.
Dan perkiraannya ternyata salah besar. justru dengan membesarkan para Cukong, ORBA rontok habisss ketika seluruh Cukong yg dibesarkan Soeharto, justru "menghianati"nya ketika melarikan semua modal mereka ke Luar Negeri, karena sama sekali tak memiliki nasionalisme, ketika dalam keadaan kritis, Soeharto justru membutuhkan bantuan mereka yg sudah "dipeliharanya" selama ini.
Dan KPK dibentuk dengan niat mengkoreksi salah satu kesalahan terbesar ORBA itu. Korupsi yg mengurita. Kong-kali-kong penguasa dan para Cukong hitam Cina.
Namun entah dimana salahnya, entah dimana kita mulai ling-lung, di satu titik, KPK berubah menjadi sekarang ini.
Walau masih berharap, dan berfikiran positive, namun tidak bisa ditutupi lagi, KPK sudah menjadi "alat" politik bagi penguasa. "Alat" politik yg sangat menakutkan!
Dengan segala "power" yg dimilikinya, dan kedudukannya yg hanya memiliki akuntabilitas pada "Presiden", KPK yg saat ini masih memiliki kredibilitas jauuuhhhh lebih baik dari pada badan penegakan hukum lainnya (Kepolisian, Kehakiman, Kejaksaan, dll), maka KPK dapat berubah menjadi "alat" politik canggih dan menakutkan.
Merontokkan kredibilitas seseorang? KPK-kan saja.
Melibas partai pesaing? KPK-kan saja.
Menaikkan kredibilitas seseorang pun.... gunakan KPK.
Meraih citra bersih dan anti korupsi? Gunakan KPK!!
Dan itu dilakukan JKW/JK sekarang ini. Gembar gembor heboh penuh pencitraan dengan menggunakan KPK ikut "proses profiling" pemilihan Menteri Kabinet.
Seharusnya, apapun tujuannya, "profiling" para elite pemerintahan, harus dilakukan secara "diam-diam". APALAGI UNTUK PROFILING PARA PEMBANTU PRESIDEN, YG MERUPAKAN "HAK PREROGATIVE" PRESIDEN!!
Kecuali yg ingin dilakukan adalah "akuntabilitas publik". Screening yg dilakukan DPR untuk pemilihan KAPOLRI, anggota KPK, atau Panglima. Itu jelas beda. Semua rakyat bisa menilai, apakah calon yg diajukan layak atau tidak.
Akuntabilitas publik, jelas siapa calonnya, dan terbuka prosesnya.
Profiling itu seharusnya tertutup, karena TIDAK JELAS siapa calonnya. Karena profiling itu BISA SALAH hasilnya. BISA SALAH BESAR!! Karena resiko bisa salah besar itulah, maka proses profiling dilakukan secara tertutup. Tidak heboh gegap gempita penuh pencitraan.
Dengan membawa-bawa KPK kedalam proses pemilihan menteri kabinet, sangat jelas JKW/JK ingin mencitrakan mereka sebagai pemimpin yg "bersih" dan "anti korupsi". Dan ini lah salah satu perobahan "sifat" KPK yg semakin terlihat dipakai sebagai "alat politik" oleh penguasa.
Lha gimana tidak? KPK sendiri bilang mereka "hanya memberi masukan", dan mereka "TIDAK JANJI" bahwa masukan mereka bisa menjamin bahwa para calon menteri kabinet itu tidak akan korupsi kemudian hari.
"Ngeles" sih boleh KPK, tapi gimana ceritanya profiling menghasilkan "stabilo biru, kuning, dan merah"?
Dan dengan proses "PENCITRAAN PROFILING" gegap gempita seperti ini, bukankah itu melanggar kode etik "NOT GUILTY UNTIL PROVEN GUILTY", "BEYOND ANY UNREASONABLE DOUBT", "PRESUMPTION OF INNOCENSE"? Gimana ceritanya tuh KPK?
Ambil scenario seperti ini:
1. Menteri yg terkena stabilo merah, ternyata kemudian hari membuktikan diri sebagai orang yg sangat kredibel dan kapabel. Bukan kah itu mencederai hak dan integritasnya?
2. Menteri yg terkena stabilo biru, ternyata dikemudian hari korupsi besar-besaran. Hallooww KPK, apa alasanmu? Ngeles lagi bilang, kaannn sudah kita bilaaannggg... kita tidak bla bla bla...
LANTAS APA GUNANYA PROFILING PENCITRAAN INI? Apalagi profiling gegap gempita ini tak jelas wujud manusianya bagi publik. Siapa dan apa.
KARENA ITULAH PROFILING seharusnya dilakukan "DIAM-DIAM". Karena hasilnya bisa sangat merugikan orang yg "diprofiling" bila diketahui publik! Apalagi SEKALI LAGI, pemilihan menteri itu adalah HAK PREROGATIVE PRESIDEN!! Kok 'profiling"nya diumbar kayak berita koran kuning??? Kasihan tuh para calon menteri lu Om Jokborbor!!
Jadi kenapa JKW/JK melakukan "profiling aneh bin ajaib ini" ini? Gegap gempita heboh, terang-terangan minta perhatian publik?
Ada banyak alasan:
1. Jokowi semakin menunjukkan ketidak-mampuannya untuk "menolak" calon-calon dari PARA PENYOKONGNYA. Jadi dia pakai KPK untuk "menolaknya secara halus". Calon-calon stabilo merah bisa ditolak dengan alasan KPK.
2. Dari point di atas, jelaskan siapa boneka siapa raja/ratu? Kisah sedih sang "Pangeran Boneka".
3. Sambil menyelam, minum air. JKW menggunakan KPK sebagai tameng pada para raja dan ratunya, untuk menolak calon-calon; Jokborbor juga menangguk pencitraan sebagai orang bersih dan anti korupsi.
4. Tarik menarik kepentingan dalam team Jokborbor, semakin jelas dan terang. Bulshit tuh koalisi tanpa dagang beruk!! Big Bulshit!
5. Dan terakhir. Semakin ketahuan Jokborbor itu Raja Pencitraan, dan tak punya kendali atas pemilihan Calon Menteri Kabinet. Kalah power sama Tante Kebo!
Plis deh om Jokborbor, mulai kerja, jangan bingung-bingung milih pembantu. Negeri ini pengen lari sprint, nah pemimpinnya lebih parah plin-plan nya dari Om SBY. HAYOOOO MULAI KERJA!!!!
Berlindung di belakang KPK, semakin menunjukkan ketidak-becusan Om Jokborbor sebgai Presiden. Menteri itu urusan Presiden, kok malah jadi urusan KPK? Wooiii plis deh. Itu hak prerogative lo Om Jokborbor. Kasihan banget tuh yg "tidak diperbolehkan" KPK. Siapa KPK melangkahi hak prerogative Presiden? Lucu deh kamu Om Jokborbor... Malu deehh Presiden RI diatur-atur KPK...
MAKANYA, PROFILING ITU HARUSNYA DILAKUKAN DIAM-DIAM. JANGAN PENCITRAAN GEGAP GEMPITA!
Dan mengenai KPK, semakin jelas keberadaanmu yg sering dijadikan "alat" politik.
Dari mulai kasus Hambalang yg "berayun" suka-suka. Kasus Anas Urbaningrum. Kasus Lutfi Hasan. Dan Ahmad Fathonah yg sekarang tak jelas keberadaannya. Jangan hapus harapan kita KPK yg masih berharap banyak pada dirimuu masbrok!
Dan yg menjadi korban pada "profiling" calon menteri ini, adalah para calon itu sendiri.
Mau dapet satbilo biru, mau dapet stabilo merah... Lo semua itu cuma jadi alat pencitraan.
Kasihan benerrr profiling lu dipakai sebagai alat pencitraan. Salah atau tidak, lu yg dapat stabilo kuning atau merah dr KPK, sudah menjadi tertuduh dan tersangka secara tak langsung. Betapa kasihannya dirimiyu!! Itu namanya "praduga bersalah" bukan "praduga TAK bersalah". Mau lo ngelak segimanapun, Lu itu sudah divonnis stabilo merah! Kotor sebagai koruptor.... Kakakakakak...
Benar-benar pertandingan tak seimbang. Uneven Match.
KPK dengan segala kekuatan dan pencitraannya, berhadapan dengan calon-calon menteri yg kemaruk kuasa... Ya jelassss siapa pemenangnya... Cucciiiaannn duweh lu para calon penghuni kabinet. Cuma dijadikan alat pencitraan. Sementara sang Profiler, KPK, cuma dijadiin bemper Jokborbor.
Harus diakui deh, kalow masalah pencitraan, Om Jokborbor jagonya. Angkat topi!
Yo jelass taaa... Lu berhadapan dengan "The Profiler from Hell".... Selamat yaaa masbrok!!!
Kakakakakak.............
No comments:
Post a Comment